Shipyard Batam

Pengusaha Terbelah Sikapi UMK Batam Rp2.879.819

BATAM — Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri menolak penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2016 sebesar Rp2.879.819. Selain Apindo, penolakan juga dilakukan Himpunan Kawasan Industri (HKI), Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Real Estate Indonesia (REI), Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ketua Apindo Kepri Cahya meminta Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana mengacu penetapan UMK 2016 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Upah kelompok itu urusan bipartit. Kami akan meminta gubernur menolak upah kelompok karena tak sesuai PP 78/2015,” kata Cahya, Rabu (28/10/2015).

Sekretaris BSOA Suri Teo mengatakan, pihaknya menolak besaran angka Upah Minimum Sektoral (UMS) galangan industri dan logam berat. Penetapan UMS kelompok I tersebut juga dinilai tak sesuai PP 78/2015. Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam menetapkan UMS kelompok I Rp3.532.522, atau naik 22,9 persen dari Rp2.873.275 di tahun 2015.

“Dasar yang digunakan DPK Batam dalam menetapkan UMS itu apa? Sebab semestinya, penetapan UMS itu berdasarkan PP 78/2015 yang mengamanatkan pembahasan UMS secara bipartit, antara pengusaha dan serikat pekerja,” ujarnya.

Suri meminta semua pihak menjadikan PP 78/2015 sebagai acuan penetapan upah sektoral. Sebab kenaikan UMS hingga 22,9 persen akan memberatkan pengusaha sektor galangan kapal. Apalagi industri galangan kapal merupakan sektor yang paling terpukul belakangan ini, jumlah pekerjaan merosot drastis.

“Jumlah pekerja terpangkas lebih dari 90 persen, sebelumnya mencapai 240 ribu orang, kini tinggal 25 ribu pekerja. Kami akan bicarakan ini dengan gubernur,” ujarnya.

Sikap berbeda disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Ma’ruf. Pihaknya siap menggunggat gubernur, jika tidak mengesahkan UMK Batam yang telah ditetapkan DPK Batam yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“DPK telah sepakat bahwa UMK Batam 2016 sebesar Rp2.879.819. Angka itu didapat setelah melakukan survei dengan melibatkan perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah,” katanya.

Menurut Ma’ruf, gubernur harus mengesahkan angka UMK Batam yang telah dibahas DPK. Dasar pembahasan itu mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 43 yang menyebutkan bahwa kebijakan pengupahan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Sementara KHL didapat dari hasil (pembahasan) DPK. Jika angka sudah disepakati DPK, maka Gubernur harus mengikuti,” ujarnya.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *