PT TMR Pasok Besi Scrap ke PT EMR

BATAM — Tan Sai Jo, warga negara Malaysia dihadirkan dalam sidang dugaan penggelapan penjualan besi scrap senilai Rp36 miliar dengan terdakwa Direktur PT EMR Indonesia, Koh Hock Liang. Sidang itu berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (4/1/2016).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, didampingi Hakim Anggota Tiwik dan Juli Handayani. Dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadir Wahyudi Barnad. Sedangkan dari pihak pengacara terdakwa hadir Andi Wahyuddin.

Dalam kesaksiannya, Tan Sai Jo yang merupakan Komisaris PT Tomo Material Resources (TMR) mengungkapkan adanya kerja sama yang dilakukan oleh perusahaannya dengan PT EMR Indonesia. Melalui kerja sama itu, PT TMR akan menyuplai pasokan besi scrap kepada PT EMR Indonesia. Bukti kerja sama itu dikuatkan dengan adanya transaksi selama jual beli besi scrap.

Pada tahun 2011, Koh Hock Liang sempat meminjam uang sebesar 350 ribu ringgit Malaysia kepada Tan Sai Jo. Koh Hock Liang menjanjikan bonus dari pinjaman itu, jika bisnis PT EMR Indonesia menuai keuntungan.

“Lalu saya pinjamkan uang kepada Koh Hock Liang, karena kami juga sudah berteman sejak lama,” kata saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa tersebut.

Setahun kemudian, Koh Hock Liang mengembalikan pinjaman uang tersebut, beserta bonusnya dengan total sekitar 450 ribu ringgit Malaysia kepada Tan Sai Jo. Pada tahun yang sama, Tan Sai Jo menempatkan Yvonne sebagai Direktur dalam perusahaannya.

Baik JPU maupun pengacara terdakwa tak ada melontarkan pertanyaan dari keterangan saksi tersebut. Majelis hakim kemudian menutup sidang untuk dilanjutkan kembali pada Rabu (6/1/2015) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa.

Koh Hock Liang didakwa melakukan penggelapan penjualan besi scrap senilai Rp36 miliar dalam kurun waktu April 2011 sampai September 2013 berdasarkan laporan Komisaris PT EMR Indonesia, Teng Leng Chuan.

Teng Leng Chuan dalam kesaksian di PN Batam, Senin (21/12/2015) mengungkapkan alasan melaporkan Koh Hock Liang berdasarkan saran seseorang yang enggan ia sebutkan namanya. Seseorang tersebut juga menginformasikan adanya kejanggalan keuangan perusahaan, khususnya dalam penjualan besi scrap.

“Ada beda antara laporan penjualan yang dilakukan perusahaan (PT EMR) dengan laporan dari pembeli barang. Saya diminta lapor ke polisi,” ungkapnya lewat penerjemah.

Teng Leng Cuang dan Koh Hock Liang sudah 30 tahun bersahabat. Dari persahabatan itu, kedua warga negara Singapura ini berkongsi untuk mendirikan perusahaan di Batam pada 2010. Komposisi sahamnya, Teng Leng Cuang 60 persen dan Koh Hock Liang 40 persen.

Teng Leng Cuang dalam kesaksiannya mengaku sudah meminta Koh Hock Liang untuk berhenti dari perusahaan. Permintaan itu disampaikan September 2014, setelah mendapatkan informasi adanya selisih laporan keuangan perusahaan. Informasi itu juga disertai dengan hasil audit eksternal. Audit tidak dilakukan di internal perusahaan atau berdasarkan penjualan dan pembayaran barang oleh PT EMR. Tapi berdasarkan audit yang dilakukan oleh perusahaan pembeli barang yang mengaku membeli dengan harga lebih tinggi.

Dari hasil audit itu juga ditindaklanjuti Teng Leng Cuang dengan menggelar rapat di internal perusahaan. Rapat diikuti lima orang, yakni Teng Leng Cuang selaku Komisaris, Koh Hock Liang selaku Direktur, pengacara Teng Leng Cuang, dan dua orang lagi. Teng Leng Cuang sengaja mengajak serta pengacaranya dan dua orang lagi, alasannya sebagai penetral atau penengah.

“September 2014 saya sudah minta dia (Koh Hock Liang) berhenti, tapi dia tidak menuruti. Lalu saya laporkan polisi,” ujarnya.

Kekesalan Teng Leng Cuang bertambah, karena ia juga mendapatkan informasi kalau Yvonne bekerja di PT EMR Indonesia. Ia pun meminta Koh Hock Liang memberhentikan Yvonne yang dinilainya bakal mengancam kerugian perusahaan. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, Yvonne lah yang menjalankan seluruh operasional perusahaan.

“Yvone handel (kendalikan) semua pekerjaan, saya minta Yvonne berhenti, tapi tetap dipekerjakan,” ungkapnya.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkan tugas dan wewenang antara komisaris dan direksi (direktur). Berdasarkan UU tersebut, hak dan kewenangan komisaris hanya sebatas memberhentikan sementara (schorsing, suspension). Pemberhentian sementara anggota direksi harus disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan (pasal 106). Dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS sekaligus memberikan kesempatan kepada anggota direksi untuk membela diri. Jika dalam jangka waktu 30 hari RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Belum bisa dipastikan apakah proses penghentian sementara telah dilalui oleh Teng Leng Cuang selaku komisaris. Begitupun dengan RUPS sebagai forum pengambilan keputusan. RUPS itu hanya dihadiri oleh pemegang saham, artinya hanya Teng Leng Cuang dan Koh Hock Liang, bukan dihadiri oleh pengacara atau dua orang lainnya yang bukan pemegang saham.