Rawan Manipulasi Suara di PPK

BATAM — Potensi manipulasi suara diprediksi masih akan membayangi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar hari ini. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi titik rawan manipulasi suara.

Mantan Anggota KPU Kepri, Tibrani mengungkapkan, peluang manipulasi suara di tingkat kecamatan ini makin besar dengan tiadanya rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mengingat pengalamannya selama menjadi anggota KPU menunjukkan tingkat kecurangan tertinggi selalu terjadi saat rekapitulasi suara di tingkat PPS. Dengan ditiadakannya proses rekapitulasi suara di tingkat PPS, potensi kecurangan itu beralih ke PPK.

“Bisa saja upaya meraup suara (ilegal) malah akan dikonsentrasikan di tingkat PPK,” ungkapnya, Selasa (8/12/2015).

Potensi kecurangan tersebut hanya bisa dieliminir jika semua yang berkepentingan memasang mata dengan awas, salah satunya lewat saksi. peran saksi mulai di TPS sangat penting. Untuk itu, saksi yang diturunkan harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Begitupun dengan data hasil rekapitulasi suara yang diberikan oleh saksi, sebaiknya berupa form C1 asli yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masing-masing saksi. Sebab selama ini kerap terjadi saksi memberikan laporan palsu kepada pasangan calon, sehingga menjadi polemik saat ada ketidaksamaan data.

“Form C1 itu bisa diminta kepada KPPS. Jadi carilah form resmi, agar jika ada indikasi kecurangan, ada bukti kuat untuk menggugat. Saya rasa cara yang paling tepat adalah tempatkan orang yang betul-betul mengerti dan paham tugasnya,” katanya.

Sejumlah kalangan menilai pengawasan suara di tingkat PPK hingga kini masih terlalu longgar. Selain sifat PPK yang sementara, kerawanan ini juga dipengaruhi ketidaknetralan aparat negara dalam penyelenggaraan pilkada.

”Sudah menjadi rahasia umum PPK bisa mengubah angka,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Jakarta, kemarin.

Menurut Robert, pilkada serentak membuat peluang manipulasi suara semakin besar. Apalagi KPU kabupaten/kota atau provinsi tentu tidak bisa secara langsung mengontrol semua PPK. Kelembagaan PPK yang bersifat ad hoc dan diisi dari berbagai kalangan juga membuat pilkada sering diajikan aji mumpung.

”Belum kalau aparat PPK-nya kerjaannya tidak jelas, pasti momen pilkada sudah dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dari calon,” paparnya.

Dia mengungkapkan, pilkada merupakan kontestasi dengan melibatkan orang-orang yang mengenal satu sama lain. Salah satunya antara aparat kecamatan dan calon kepala daerah. Adanya benang merah ini juga menjadi faktor terbukanya peluang manipulasi suara.

”Kandidat menggunakan PPK sebagai pintu masuk, tinggal diguyur (uang) saja. Tidak saja pilkada, pemilu legislatif lalu pun sama,” ujarnya.

Potensi kecurangan ini akan semakin besar di medan yang harus dilalui sulit. Ini bisa menjadi peluangan untuk mengubah hasil rekapitulasi saat di perjalanan. Di tengah ancaman manipulasi ini, tandas Robert, pengawasan menjadi kunci. Saksi tiap kandidat juga harus turut aktif mengawal pergerakan hasil rekapitulasi dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke PPK.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengakui kecamatan merupakan titik sentral potensi penggelembungan suara dalam pilkada. ”Itu kan sudah menjadi rahasia umum. Khususnya berkaitan dengan penggelembungan,” ujarnya.

Tjahjo mengatakan, kecamatan memiliki posisi sentral dalam penghitungan suara. Pasalnya setelah dilakukan pencoblosan, semua suara akan langsung dikirim ke kecamatan untuk direkapitulasi.

Dia mewanti-wanti para camat untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Sebab dari informasi yang dia miliki, manipulasi suara dengan menambah angka justru sering dilakukan oknum camat pada tahapan penghitungan suara.

”Pasti akan ada sanksi. Itu semua diatur di UU. Bisa dengan melakukan skorsing dan selanjutnya akan memecatnya,” tegas dia.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mensinyalir manipulasi suara rawan terjadi di daerah dengan kondisi geografis sulit dan transportasi yang terbatas seperti kepulauan dan pegunungan. Potensi manipulasi semakin terbuka lebar jika kondisi alam membuat kotak suara harus menginap di Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tanpa pengawasan dari masyarakat ataupun pengawas.

Mengantisipasi ancaman penggelembungan suara ini, KPU telah meluncurkan Sistem Penghitungan Suara atau Situng. Salah satu aplikasi dalam Situng ini adalah pindai atau scan . Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, aplikasi ini dapat memperkuat komitmen penyelenggara untuk bekerja transparan.

”Adanya aplikasi ini akan membantu masyarakat tidak hanya mengetahui informasi, tapi juga memiliki dokumen atau salinan penghitungan suara di tingkat TPS,” sebutnya.

Dia mengatakan aplikasi ini dapat dijadikan alat untuk memutus praktik manipulasi hasil perolehan suara. Dengan begitu KPU dapat menjaga akurasi data dalam penyelenggaraan pilkada.

Husni menjelaskan bahwa proses penghitungan suara dijadwalkan tuntas dua jam setelah pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Setelah itu hasil penghitungan di TPS yang tercatat di form C1 langsung dikirim ke kabupaten/ kota.

”Ini (penghitungan) dilakukan oleh kurir. Kami menginformasikan (bahwa hal itu) dapat diamankan oleh pihak kepolisian sehingga tidak ada gangguan di tengah jalan. Dengan demikian dalam waktu cepat sampai di KPU kabupaten/ kota. Langsung scaning dan dipublikasikan,” jelasnya.

Selain aplikasi pindai, di dalam Situng juga terdapat e-rekap, aplikasi Excel untuk formulir rekap, dan aplikasi publikasi hasil pilkada.

Pengamat komunikasi politik dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menilai ada beberapa pemicu kerawanan dalam pilkada. Pertama , upaya all out para pasangan calon beserta parpol dan tim suksesnya yang semakin menguat. Hal ini ditambah munculnya politik transaksional atau politik uang, termasuk vote buying menjelang dan saat hari H. Faktor ini dapat memicu persengketaan dan merusak hasil pilkada.

Kedua , maraknya bentuk-bentuk kegiatan pengerahan massa dengan berbagai modus hingga kampanye hitam dan peredaran rumor, termasuk eksploitasi jargon SARA. Ketiga, kelompok di masyarakat cenderung makin terbelah dalam sekat dukung-mendukung calon dan larut dalam euforia situasi persaingan pilkada. Keempat adalah masih belumnya penyelenggara pilkada bekerja secara netral.

Netralitas terkadang terganggu jika aparat maupun KPU dan Bawaslu terkooptasi dengan kearifan lokal. ”Biasanya situasi menjadi kacau pada saat kita jumpai di UU melarang, tapi aturan dalam kearifan lokal boleh, bahkan harus dilakukan,” terangnya.