Rp1,4 M Proyek Mess Pegawai dan Mahasiswa Anambas Dikorupsi

ANAMBAS – Proyek pengadaan mess pegawai dan mahasiswa Anambas di Kota Tanjungpinang tahun 2010 menyedot anggaran hingga Rp5,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sekira Rp1,4 miliar di antaranya dikorupsi.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri ini telah menetapkan Sekda Anambas Raja Tjelak Nurjalal dan Kepala Dispenda Kabupaten Kepulauan Anambas Zulfahmi sebagai tersangka. Saat itu Zulfahmi menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan mess tersebut.

“ZF bertindak selaku sekretaris, sekaligus PPTK,” ungkap Kepala Kejati Kepri Andar Perdana kepada wartawan, Rabu, 11 Mei 2016.

Andar membeberkan, Zulfahmi berperan melaksanakan pengadaan, menandatangani berkas, dan menyetujui pelaksanaan pembelian tiga rumah di Tanjungpinang untuk mess pegawai dan mahasiswa Anambas. Peran itu dilakukan bersama Radja Tjelak Nurjalal tanpa melakukan penafsiran harga riil dan NJOP dari Apraisal. Harga ketiga rumah yang dibeli itu bervariasi, Rp1,6 miliar, Rp1,087 miliar, dan Rp1,3 miliar.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap proyek pengadaan mess ini didasari adanya temuan penyalahgunaan pembelian tiga rumah yang tidak sesuai prosedur. Penyidik Kejati Kepri telah memeriksa 17 orang saksi.

“Hasil penyidikan, ditemukan selisih nilai yang diduga hasil mark-up, sehingga merugikan keuangan negara (Rp1,4 miliar),” beber Andar.

Zulfahmi sendiri membantah menikmati uang pengadaan mess pegawai dan mahasiswa Anambas di Kota Tanjungpinang. Penetapan tersangka itu diakuinya sebagai kesalahan administrasi, karena ia didesak untuk menandatangani berkas pengajuan pencairan dana proyek senilai Rp5,2 miliar oleh staf di Sekretariat Daerah Anambas.

“Saya tidak bisa menolak karena ini merupakan arahan dari pimpinan (kuasa pengguna anggaran). Saya tidak menikmati sepeser pun uang dari proyek ini,” bantahnya kepada wartawan.

Zulfahmi dijerat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 KUHP. (eki)