Solusi Hukum

Selesaikan UWTO Tanpa Saling Memprovokasi

BATAM¬†— “Kami warga Tiban Indah menuntut penghapusan UWTO”. Demikian tulisan warna merah menyala di atas kain putih yang terbentang di depan Gedung Olahraga (GOR) Jafar, Tiban Indah, Sekupang, Kamis (5/5/2016).

Di kain putih sepanjang 50 meter itu, sejumlah warga menorehkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan. Beberapa warga lainnya menggalang simpati, mengajak semakin banyak warga membubuhkan tanda tangan.

Ada dua kain dengan ukuran sama yang disiapkan untuk menampung tanda tangan warga. Lengkap dengan spidol dan cat semprot warna merah.

Penggalangan tanda tangan itu merupakan salah satu bentuk gerakan masyarakat yang menuntut dihapusnya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Mereka merasa terbebani, karena juga harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah yang mereka tempati. Sementara untuk melakukan pengurusan, baik baru maupun perpanjangan, warga sering merasa dipersulit.

“Warga ingin seperti di daerah lain, hanya bayar PBB, tidak dobel bayar PBB dan UWTO,” kata Imron Nawawi, Ketua RW 01 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang kepada wartawan.

Ditanya apakah ada instruksi atau anjuran dari pejabat tertentu di Pemko Batam untuk melakukan gerakan tolak UWTO, Imron menggeleng. Bahkan menurutnya, penolakan UWTO ini akan meluas dan bisa memicu aksi yang lebih besar lagi.

“Ini murni dari warga, tak ada paksaan dari siapapun. Kalau tak ditanggapi, mungkin akan ada aksi berikutnya dari masyarakat,” katanya.

Mulai maraknya aksi dilakukan masyarakat untuk menolak UWTO ini bisa memicu ketegangan baru antara Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko Batam. Selain itu juga rawan terjadinya provokasi oleh pihak-pihak tertentu.

“Potensi gesekan antar elemen masyarakat atau instansi harus dihindari. Akan lebih baik jika setiap persoalan diselesaikan sesuai dengan jalurnya, bukan dengan aksi massa,” kata Iwan, warga Tanjungpiayu.

Menurut Iwan, pungutan ataupun pembayaran yang dibebankan oleh suatu instansi pemerintahan, tentunya berlandaskan aturan. Instansi tersebut tidak mungkin tidak melaksanakan kebijakan yang sudah diatur tersebut, karena itu pelanggaran.

“Kalau mau menghapuskan pembayaran yang dibebankan oleh instansi pemerintah, cabut dulu peraturan terkait itu. Otomatis tak ada lagi kewenangan bagi suatu instansi pemerintahan untuk mewajibkan masyarakat melakukan pembayaran,” katanya. (eki)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *