Sidang MKD Alot

JAKARTA– Rapat pleno internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senin (23/11/2015) sore berlangsung alot. MKD menyimpulkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto perlu ditinjau ulang.

Rapat pleno MKD berlangsung tertutup selama sekitar empat jam dan berakhir pada pukul 16.30. ”Ini karena kami memerlukan opini pakar mengenai legal standing di Bab IV Pasal 5 Tata Beracara,” kata Ketua MKD DPR Surahman Hidayat di Gedung DPR, Jakarta.

Surahman menjelaskan, legal standing yang dimaksud terkait dua hal. Pertama, aduan pelanggaran etika anggota dewan, menurut MKD hanya bisa disampaikan oleh pimpinan DPR atau alat kelengkapan dewan, anggota, dan masyarakat secara perorangan atau kelompok.

”Ternyata SS (Sudirman Said) ketika datang ke MKD menyampaikan pengaduan bukan sebagai individu, tapisebagai menteri dengan kop resmi. Ini perlu didudukkan, lembaga eksekutif apakah bisa melaporkan lembaga legislatif,” ujarnya.

Kedua, laporan dugaan upaya Setya Novanto untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport tersebut, belum bisa dibahas di MKD karena data yang disampaikan Sudirman masih tahap verifikasi.
Surahman menegaskan, isi percakapan dalam rekaman dengan transkrip yang diberikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ternyata tidak sama. Sudirman hanya menyerahkan lampiran beberapa halaman saja yang singkat dan sederhana. Bahkan, meski Sudirman melalui Staf Ahli Menteri ESDM Said Didu juga sudah menyampaikan rekaman dua hari berikutnya dalam flash disk , itu dianggap belum terlalu kuat.

“Ini menunjukkan kurang layaknya sebuah pengaduan,” kata Surahman.

Menurut dia laporan yang diterima DPR dari Sudirman Said memiliki durasi rekaman 120 menit. Akan tetapi, flash disk berisi rekaman yang diserahkan ke MKD hanya 11.28 menit.

“Nah ini pertanyaan besar. Nah transkipnya lebih pendek lagi. Kurang 100 menit lagi. Kesimpulannya kan sesat. Jadi enggak boleh gegabah karena menyangkut masalah penting,” kata Surahman.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ada perbedaan antara transkrip dan rekaman percakapan yang diserahkan Sudirman Said. Karena itu, MKD tidak mau terburu-buru untuk mengambil langkah dalam menangani aduan tersebut.

“Jadi transkrip yang dilaporkan, tidak sesuai dengan rekaman itu, beda. Makanya kita lagi klarifikasi nih. Sekarang, kalau dia ambil bagian potongan- potongan saja (untuk transkrip) enggak boleh,” katanya.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengaku kecewa dengan belum adanya keputusan mengenai tindak lanjut MKD dalam menyikapi laporan tersebut. Apalagi, yang diperdebatkan dalam rapat pleno sebenarnya kurang prinsipil.

“Pasal 5 itu tentang beracara jelas mengatakan siapa saja dapat, disebutkan jelas identitasnya. Ada kronologi masalah. Jadi masalahnya apa sekarang ini? Tapi karena ini jadi keputusan rapat forum, jadi saya enggak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Setya Novanto dilaporkan Sudirman Said ke MKD atas dugaan melanggar kode etik dengan terlibat dalam proses renegosiasi perpanjangan kontrak dengan PT Freeport. Novanto dituding melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) serta disebut-sebut meminta saham dalam proses itu.

Adapun Sekretaris Kabinet (Sekkab) Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta para menterinya tidak lagi berpolemik masalah dugaan pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR karena sudah dibawa MKD. Presiden sudah menyerahkan sepenuhnya soal dugaan pencatutan namanya ke MKD DPR dan menghormati prosesnya.

”Sepenuhnya kewenangan rapat MKD. Jadi yang memutuskan MKD (apakah tertutup atau terbuka),” kata Pramono.

Sementara itu setelah dilaporkan ke MKD, Novanto mengaku merasa dizalimi. Dia mengatakan tidak pernah mencatut nama presiden lantaran presiden merupakan simbol negara yang harus dihormati. Dia juga mengaku tidak pernah meminta saham dari PT Freeport Indonesia. Karena itu, dia sedang mempertimbangkan untuk menuntut balik Sudirman Said.

”Saya sudah serahkan semua pada tim lawyer, nanti kita lihat perkembangannya, saran-sarannya. Semua kita percayakan pada MKD lebih dulu,” ucapnya usai diskusi dengan Forum Pimpinan Redaksi di Wisma Antara Jakarta.

Novanto menjelaskan soal meminta saham sudah dipastikan tidak benar.

”Karena saya tahu di dalam saham itu ada proses yang sangat panjang dan itu tidak etis untuk saya harus minta saham. Lalu, itu sudah ada dan berkaitan dengan masalah Foreign Corruption Practice Act (FCPA), jadi tidak mungkin saya melakukan itu,” tegasnya.

Dia juga mengatakan meminta saham sangat susah. Dia mencontohkan sekarang saja saham pemerintah Indonesia di Freeport baru 9,36% selama 40 tahun. ”Jadi, perlu semua pihak menyadari, marilah kita bersama-sama antara DPR dan pemerintah bersama untuk memperkuat perekonomian kita,” paparnya.

Karena itu, dia menyesalkan tindakan pelaporan Sudirman Said ke MKD DPR. ”Saya merasa tidak bersalah. Saya merasa diperlakukan tidak adil, tahu-tahu sudah ada penyadapan. Saya juga heran apa yang menjadi salah saya,” ungkapnya.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *