SKPD Sering Sembunyikan Standar Pelayanan

BATAM¬†— Sejumlah SKPD di Kota Batam dan Provinsi Kepri masih banyak yang enggan memasang standar pelayanan publik. Standar pelayanan itu sering disembunyikan dan hanya dipasang menjelang pemeriksaan.

“Mereka (SKPD) sebenarnya sudah memiliki standar pelayanan, tapi sering disimpan di bawah meja. Saat ada pemeriksaan dipasang, seminggu kemudian dilepas lagi,” ungkap Kabid Organisasi dan Tata Laksana Pemko Batam Syarifah dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pelayanan Publik di Hotel The Hill, Kamis (29/10/2015).

Standar pelayanan publik wajib ditetapkan dan diterapkan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Di antara penyelenggara pelayanan publik itu adalah institusi pemerintah atau penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BLUD atau rumah sakit, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Ada 14 komponen standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yakni dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, Yusron Roni mengatakan, pengawasan terhadap pelayanan publik dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pihak internal dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional.

Sedangkan dari eksternal bisa dilakukan oleh Ombudsman, DPR atau DPRD, dan masyarakat. Bimtek pengawasan pelayanan publik adalah salah satu sarana dalam meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat ini dapat berbentuk penyampaian laporan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan dan pembentukan lembaga pengawas.

“Masyarakat juga bisa mengambil peran untuk turut serta dalam penyusunan standar pelayanan dari setiap penyelenggara pelayanan,” ujarnya.

Menurut Yusron, pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan sangat strategis, karena akan menentukan sejauh mana pemerintah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat.

Bimtek pengawasan pelayanan publik ini diikuti 30 peserta yang berasal dari kalangan instansi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan haknya memperoleh pelayanan publik yang baik dan berkualitas dari penyelenggara pelayanan, termasuk berperan aktif dalam pengawasan.

“Peserta juga diharapkan dapat memahami dan menerapkan metode mistery shopping sebagai salah satu metode dalam rangka pengawasan pelayanan publik,” ujarnya.