Tegaskan Sebagai Kedaulatan RI, Jokowi Minta Ekonomi Natuna Dikembangkan

NATUNA — Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus memimpin rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol , di Perairan Natuna, merupakan penegasan bahwa pulau tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia (RI). Presiden pun meminta agar ekonomi di Pulau Natuna dikembangkan, terutama yang terkait dengan perikanan dan migas.

“Masalah ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja. Jadi tadi saya pikir kita tidak ingin ada (yang) menganggu stabilitas keamanan di kawasan,” kata Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan saat ditanya wartawan mengenai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, di atas KRI Imam Bonjol, di perairan Pulau Natuna, Provinsi Kepri, Kamis, 23 Juni 2016, siang.

Presiden Joko Widodo beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Ranai, Natuna, sekira pukul 10.00. Dari Ranai, Presiden Jokowi langsung menuju Dermaga Penagih untuk naik kapal menuju ke KRI Imam Bonjol – 383 yang sedang patroli di perairan Natuna. Sesampai di KRI Imam Bonjol, Presiden Jokowi disambut dengan upacara yang dipimpin oleh komandan kapal Ali Setiandy.

Rapat terbatas ini diikuti oleh, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan sejumlah pejabat lainnya

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi selalu menekankan, pertama adalah perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan, menjadikan prioritas, dan yang kedua adalah mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga. “Kali ini, perhatian Presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar Indonesia,” ujarnya.

Setelah mendengarkan paparan dari semua menteri, lanjut Menlu, Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan, terutama untuk dua, yaitu perikanan dan migas.

“Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM dan diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, dimana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi. Sementara itu, Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) tadi juga menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu,” ungkap Retno.

Selain perkembangan ekonomi, di bidang perikanan dan migas, menurut Menlu, Panglima TNI menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya. “Itulah yang dibahas dalam ratas tadi,” sambungnya.

Adapun Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan menambahkan, penyelenggaraan rapat terbatas di perairan Natuna selain karena Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke Natuna, juga sekaligus untuk melihat alutsista yang ada.

“Sekaligus juga menyangkut masalah, memang sudah ada pikiran Presiden, untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini, yang di sini daripada orang lain yang main di sini,” kata Luhut.

Menlu Retno Marsudi mengemukakan, ini bukan pertama kalinya Presiden melakukan rapat di lapangan atau tidak di Jakarta. “Di Borobudur, di Toba (juga pernah),” ujarnya.

Adapun arahan Presiden di awal pemerintahannya untuk memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya, dan menjaga kedaulatannya dan hak-hak berdaulatnya, menurut Menlu, merupakan suatu turunan dari kebijakan yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Menlu menjelaskan, Presiden Jokowi sudah melakukan kunjungan ke berbagai pulau terluar di berbagai pulau terluar di perbatasan Indonesia, baik yang berbatasan dengan Papua, dengan Malaysia, maupun dengan Timor Leste. Namun diakui Menlu sebagaimana disampaikan Menko Polhukam ini pertama kalinya Presiden berkunjung ke Natuna. (wan)