Terbelit Tiga Kasus Alkes, Suhadi Masih Santai

Pembawaannya tenang. Beberapa jam menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang tak mengubah wajahnya menjadi tegang.

“Santai saja, kasus ini sengaja dikorek-korek,” ujar Suhadi tersenyum.

Suhadi adalah salah seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) RSUD Tanjunguban, Bintan. Alat kesehatan itu meliputi polymerase chain reaction (PCR) dengan anggaran Rp5 milyar dari APBD Provinsi Kepri 2010 serta alat hemodialisa (Hd atau alat cuci darah) dengan anggaran Rp3 miliar dari APBD 2011. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan kerugian negara mencapai Rp1,061 milar.

Senin (18/1/2016) siang, Penyidik Satreskrim Polres Bintan menyerahkan Direktur PT Mitra Bina Medika ini ke Kejari Tanjungpinang. PT Mitra Bina Medika adalah rekanan kontraktor dalam proyek pengadaan alkes RSUD Tanjunguban, Bintan.

Suhadi tidak merasa heran dengan kasus yang membelitnya. Ia menganggap pihak penegak hukum sengaja mencari-cari kesalahannya, sehingga sejumlah proyek pengadaan alkes terungkap masalahnya. Tak hanya di Bintan, kasus pengadaan alkes di Lampung dan di Batam juga menyeretnya menjadi terpidana dan tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang Lukas Alexander Sinuraya mengatakan, pihaknya tidak menahan Suhadi dalam kasus ini. Alasannya, tersangka masih menjalani hukuman penjara dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Lampung dan menjadi tersangka dalam kasus alat kesehatan yang ditangani Kejari Batam.

Dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Suhadi divonis penjara 1 tahun lebih. Ia dianggap terbukti bersalah dalam kasus korupsi alkes tahun 2011 yang merugikan negara hingga Rp1,7 miliar.

“Kalau masa tahanan atas kasus korupsi di Lampung selesai, Suhadi akan menjalani penahanan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Batam. Jadi tersangka ini tidak kita tahan, karena sifatnya tahanan perkara lain atau tahanan bebas tampung,” kata Lukas.

Suhadi merupakan tersangka ketiga yang telah diserahkan Penyidik Satreskrim Polres Bintan ke Kejari Tanjungpinang. Dua tersangka lainnya adalah Deni Remipean selaku kontraktor dan dr Ariantho Sidasuha Purba selaku Direktur RSUD Tanjunguban dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus PPK.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 junto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 KUHP.

Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinkes Batam tahun 2013, Suhadi ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabid Program Dinkes Batam Erigana. Erigana merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek bernilai Rp960 juta tersebut. Ia diduga melakukan persekongkolan dalam pengadaan alat kesehatan kedokteran umum dan laboratorium untuk puskesmas dengan menggelembungkan (mark up) harga kepada pemenang tender.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam, kasus berawal saat Erigana dan Chandra Kamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan pertemuan dengan tim perencanaan alat kesehatan terpadu pada 8 Februari 2013. Pertemuan juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Chandra Rizal, membahas usulan perencanaan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran umum dan laboratorium untuk puskesmas.

Menindaklanjuti pertemuan itu, sejumlah puskesmas membuat daftar peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Erigana lalu membuat daftar kebutuhan bagi laboratorium Dinas Kesehatan dan 15 puskesmas yang tersebar di wilayah Batam. Erigana menetapkan spesifikasi teknis dan harga berdasarkan penawaran dari distributor PT Cipta Varia Kharisma Pratama, tidak sesuai dengan usulan puskesmas.

Erigana lalu melayangkan surat untuk lelang kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Batam pada 15 Juli 2013. Ada tiga perusahaan yang diajukan sebagai pihak yang ikut tender, yakni CV Putra Dinata, CV Bringin Jaya Qahhar, dan PT Dhyas Mitra Usaha (DMU). Perusahaan terakhir dibuat sebagai penawar terendah, Rp960 juta.

Anehnya, dokumen penawaran PT DMU justru dimasukkan oleh seorang pegawai PT Mitra Bina Medika (MBM) Bigko Da Vinci. Sedangkan nama dua perusahaan lain dimasukkan sebagai peserta tender proyek pengadaan alat kesehatan atas perintah Direktur MBM Suhadi.

PT DMU akhirnya diumumkan sebagai pemenang lelang pada 13 September 2013, dilanjutkan dengan keluarnya surat penunjukan kepada PT DMU untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan. Suhadi membuat surat kuasa yang seolah-olah surat itu dibuat Direktur PT DMU Euis Rodiah. Dalam surat kuasa itu menyebutkan penyerahan kuasa kepada Firdaus, adik kandung Suhadi untuk mengambil surat penunjukan dari Erigana. Kemudian Firdaus datang lagi dengan membawa surat kontrak yang sudah ditandatangani Euis.

Erigana menandatangani surat kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan pada 28 September 2013, ditujukan kepada PT DMU untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan dalam jangka waktu 60 hari. Namun pengadaan alat kesehatan justru dikerjakan Suhadi, dibantu Sugito selaku Direktur PT Bina Karya Sarana. Kedua perusahaan itu berada dalam satu kantor di kawasan Batam Centre.

Alat kesehatan kemudian diambil dari gudang PT DMU, lalu dikirim ke gudang PT MBM. Dari pengecekan 42 barang yang dilakukan tim Dinas Kesehatan Kota Batam, terdapat satu jenis barang yang belum dipenuhi, yaitu Sanitarian Filed Kit. Baru pada 3 Desember 2013, Sanitarian Filed Kit dilengkapi dan pekerjaan dianggap selesai 100 persen.

Selanjutnya Erigana melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT DMU sekira Rp929.273.075. Oleh Euis, uang itu diteruskan ke Suhadi sebesar Rp906.041.245. Sisanya, Rp23.231.830 diterima Euis sebagai komisi atas penggunaan nama perusahaannya dalam lelang. Hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepri, terdapat kerugian negara sekira Rp383.317.600.