Tersangka Bansos Batam Segera Ditetapkan

TANJUNGPINANG — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemko Batam tahun anggaran 2011sekira Rp66 miliar. Rencana penetapan tersangka ini seiring akan dinaikkannya proses penyelidikan ke tahap penyidikan.

Wakil Kepala Kejati Kepri Asri Agung mengakui penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu cukup lama. Alasannya, banyak saksi yang harus diperiksa, baik individu, ormas atau lembaga, dan instansi semi pemerintah. Jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang saksi yang telah diperiksa.

“Bulan ini akan ada penetapan tersangka,” ungkapnya, Rabu (3/2/2016).

Bukan kali ini saja penyaluran dana bansos dan hibah Pemko Batam bermasalah. Penyaluran dana bansos dan hibah tahun anggaran 2009 juga sempat masuk ranah hukum serta menjerat Kabag Keuangan Erwinta Marius dan Bendahara Pemko Batam, Raja Abdul Haris sebagai tersangka. Dari sekitar Rp23 miliar yang dianggarkan dalam APBD, tercatat sekira Rp4,5 miliar mengalir untuk ormas dan aktivitas keagamaan. Setelah ditelusuri, ternyata banyak anggaran yang telah dikeluarkan tersebut fiktif dan tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan.

Sementara dalam dugaan korupsi dana bansos dan hibah Pemko Batam 2011, sejumlah kalangan sudah menyuarakan agar penegak hukum berani membongkarnya. Sebab berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, dari realisasi penyaluran dana bansos dan hibah senilai Rp66,58 miliar, sebanyak Rp52 miliar dana hibah tidak dilengkapi dengan naskah perjanjian dan tak bisa dipertanggung jawabkan. Sedangkan untuk dana bansos, Rp14,8 miliar tanpa naskah perjanjian hibah daerah. Terjadi dugaan penyimpangan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah.

Dana bansos dan hibah itu di antaranya disalurkan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat, dan perorangan. Rinciannya, instansi vertikal pemerintah pusat Rp11,2 miliar, organisasi semi pemerintah Rp3,2 miliar, dana BOS ke sekolah swasta Rp15,6 miliar, kelompok masyarakat Rp21,6 miliar, dan perorangan Rp14,8 miliar.

Penanganan kasus bansos Pemko Batam 2011 ini, terkesan mandek. Bahkan sebuah LSM di Provinsi Kepri hingga menembuskan laporan kasus ini ke Kejaksaan Agung, meminta penanganan hukum kasus bansos untuk dilanjutkan. Sebab jika tidak, dikhawatirkan penanganan kasus ini akan masuk angin dan berhenti di tengah jalan.

Akhirnya, pada November 2015, sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Batam kembali diperiksa oleh tim penyidik Kejati Kepri. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Muslim Bidin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasar, Koperasi, dan UKM (Kadis UKM) Pebrialin, Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Abdul Malik, Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman, Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga, Kepala Kesbangpolinmas, dan lainnya.

Asri kembali mendesak jajarannya mempercepat penanganan kasus ini. Mengingat kasus ini sudah menjadi perhatian serius Kejaksaan Agung.

“Kami akan telusuri perbuatan melawan hukumnya dan menghitung kerugian negara,” katanya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri M Rahmat juga memastikan akan ada penetapan tersangka kasus dugaan korupsi bansos Batam. Namun penetapan tersangka itu tidak langsung secara keseluruhan, tapi dilakukan secara bertahap.

“Permasalahannya luas, karena melibatkan banyak SKPD dan dinas,” katanya.