Tertibkan Kios Liar di Batam Tanpa Diskriminasi

BATAM — “Penertiban kios liar, mudah-mudahan Pemko Batam serius dan tidak ada diskriminatif. Semua bangunan yang berada di bufferzone dan jalur hijau harus disikat bersih,” tulis Ketua Kelompok Diskusi Anti (Kodat) 86, Tain Komari dalam situs media sosialnya.

Kamis (21/4/2016), tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, TNI dan Polri menertibkan kios liar di Bundaran Tropicana Simpang Regata, Batam Centre. Dua alat berat diturunkan untuk merobohkan kios-kios liar yang berdiri di atas jalur hijau.

Para pedagang yang berupaya bertahan mencoba mencegah penertiban. Mereka menghadang alat berat saat akan merobohkan kios liar miliknya, karena merasa memiliki kios secara sah, membeli hingga puluhan juta rupiah dan mengantongi izin yang dikeluarkan BP Batam.

“Saya membeli kios ini dengan harga Rp40 juta dan ada izin untuk kuliner dari BP Batam. Kami belum mendapatkan informasi tentang penertiban ini,” kata seorang pemilik kios.

Protes para pemilik kios tak menyurutkan semangat aparat untuk melakukan penertiban. Ada 30-an kios liar dihancurkan, rata dengan tanah.

Pemilik kios tak bisa berbuat banyak dan terlihat pasrah. Namun mereka menuntut agar kios-kios lainnya yang ada di bufferzone juga ditertibkan.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemko Batam Syuzairi mengaku penertiban yang dilakukan tim terpadu sudah sesuai prosedur. Mulai dari pemberian surat peringatan pertama, kedua, dan terakhir.

“Peringatan itu tak dipatuhi. Penertiban ini sudah profesional,” ujarnya.

Keberanian Pemko Batam untuk menertibkan kios liar Bundaran Tropicana merupakan langkah awal yang bagus kepemimpinan Wali Kota Batam Rudi dan Wakil Wali Kota Amsakar Achmad. Namun harus diingat, kios liar bukan hanya di Bundaran Tropicana. Masih ada puluhan lokasi kios liar lainnya yang berdiri di atas bufferzone.

Kios liar di depan Rusun Anggrek, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Seibeduk contohnya, sudah beberapa tahun dibangun tanpa ada ketegasan aparat untuk menertibkan. Di lahan sepanjang sekitar 800 meter itu, ada sekira 160 kios permanen yang dimanfaatkan untuk ragam usaha, seperti warung makan, bengkel, pedagang pakaian dan VCD, hingga jual beli motor bekas.

Pembangunan kios permanen di atas lahan hijau itu menyalahi aturan. Karena lahan itu difungsikan untuk areal penghijauan agar mampu menjadi daerah resapan air saat turun hujan.

Mereka berlindung di balik izin pemanfaatan lahan sebagai taman. Pengelolanya bisa individu, organisasi kepemudaan, maupun organisasi kemasyarakatan yang memiliki akses untuk mendapatkan izin mengelola lahan dari BP Batam. Salah satu yang mendapatkan izin adalah Mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Batam Zaini Dahlan.

Zaini Dahlan mendapatkan izin penggunaan sementara lahan buffer zone atau row untuk pembuatan taman, penghijauan dan warung bunga seluas 1.875 meter persegi. Surat bernomor B/13549/A3.3/PA.00.03/12/2014 itu berlaku setahun, diterbitkan pada 18 Desember 2014 dan diteken Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis BP Batam Tato Wahyu.

Dalam penerbitan izin penggunaan sementara lahan bufferzone ini juga disertai lampiran perjanjian. Di antaranya pengguna sebagai pengelola sementara jalur hijau Row 100 dilarang mendirikan bangunan permanen, mengalihkan dan menjual lokasi kepada pihak lain, serta menebang pohon di sekitar lokasi. Pengelola juga harus segera mengosongkan lokasi dan menyerahkan tanpa tuntutan apapun kepada BP Batam jika lahan akan digunakan untuk kepentingan umum, pemerintah, dan BP Batam seperti pelebaran jalan, normalisasi saluran, pembuatan taman dan penghijauan.

Pengawasan terhadap penggunaan sementara lahan bufferzone itu dilakukan Direktorat Pengamanan BP Batam dan berhak mengambil tindakan teguran serta penertiban bila terjadi penyalahgunaan izin. BP Batam juga berhak menghentikan pekerjaan, membongkar, dan menghijaukan lokasi bila pengelola tidak melaksanakan kegiatan sesuai isi perjanjian.

Namun sanksi terhadap pelanggaran tersebut tergolong ringan. Yakni izin penggunaan lahan batal dengan sendirinya dan BP Batam berhak memberikan izin penggunaan sementara lahan itu untuk pembuatan taman, penghijauan, dan warung bunga tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebagai pemberi izin, BP Batam juga tak pernah berupaya menertibkan, justru melimpahkan tanggung jawab itu kepada Pemko Batam.

Menurut Tain, masih banyak bangunan kios berdiri di jalur hijau, bufferzone, dan fasilitas umum di hampir seluruh wilayah Batam, baik bangunan lama maupun baru. Satu kawasan saja tidak dibongkar, masyarakat yang sudah dibongkar bisa melakukan gugatan class action ganti rugi kepada Pemko Batam atas tindakan diskriminatif tersebut.

“Menjadi tanda tanya jika yang disinggung itu berkaitan dengan lokasi-lokasi yang dimiliki orang berduit, seperti di depan deretan Edukits Batam Centre, Eden Park, dan Tiban. Bahkan di sepanjang jalan Dutamas ke Legenda, di depan SMK Negeri 2 Batam, sudah dipagar dan akan dibangun ruko atau kios. Pertanyaannya, bukankah itu juga jalur hijau?” tulis Tain.