Tindak Tegas Mafia Beras

BATAM — Beras impor masih beredar di Batam, meski Kementerian Perdagangan melarang impor beras. Bahkan beras-beras impor ilegal tersebut saat ini justru menguasai pasar Batam dan berpotensi merembes ke daerah lain. Presiden Jokowi dalam akun Facebooknya sudah menyentil gangguan pasar dalam negeri akibat peredaran produk impor ilegal.

“Saya perintahkan impor ilegal, baik produk baru maupun bekas, harus diberantas,” tulisnya.

Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam mensinyalir adanya permainan nakal terkait masuknya beras impor ilegal ke Batam. Identifikasi makin sulit dilakukan, karena para mafia mengganti karung beras impor dengan beras lokal.

“Tidak hanya menimbun, mereka juga mendistribusikan ke daerah lain secara ilegal. Dalam kondisi seperti ini perlu campur tangan polisi,” kata Kepala KPD KPPU Batam Lukman Sungkar, Jumat (4/12/2015).

Besarnya kebutuhan beras untuk masyarakat di kepulauan merupakan pasar menggiurkan. Sinyal kebutuhan beras ini merupakan lahan empuk bagi importir, sebab dianggap akan memberikan nilai tambah dan keuntungan besar. Beragam cara dilakukan untuk memasukkan beras impor, baik melalui selundupan maupun permainan yang lebih elegan, seolah-olah resmi.

Biasanya, permainan untuk impor itu dimulai dari polemik data beras yang selama ini belum berakhir, hingga kondisi harga yang mulai meroket di pasaran. Mafia yang menguasai gudang-gudang Bulog lalu menciptakan situasi sedemikian rupa keharusan impor dan menyuarakannya lewat media.

Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Emi Ludiyanto mengakui masih banyaknya beras impor yang beredar di Batam. Menurutnya, beras impor ilegal itu tak hanya masuk lewat pelabuhan tikus, tapi juga pelabuhan resmi.

Pengusaha memanfaatkan aturan jalur hijau FTZ untuk mengelabui petugas. Lewat jalur hijau, petugas tidak bisa memeriksa seluruh barang sesuai dokumen dengan alasan efisiensi. Sementara 98 persen perusahaan di Batam masuk kategori jalur hijau dan hanya 2 persen saja yang kategori jalur merah.

“Bisa saja dokumennya besi, tapi isinya beras. Kalau diperiksa semua, kami dianggap merusak dunia industri,” ungkapnya.

Awal Oktober tahun ini, Bea Cukai sempat menggagalkan penyelundupan beras asal Singapura ke Batam. Beras impor ilegal sebanyak 190 ton itu diangkut kapal Surya Pratama GT 62.

Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam Rudi Sakyakirti menyebutkan, masyarakat Batam masih banyak mengonsumsi beras impor karena harganya lebih murah. Sebelumnya di pasaran, beras lokal dijual mencapai Rp10 ribu per kilogram, sedangkan beras impor dijual mulai Rp7 ribu per kilogram.

Larangan impor beras justru dimanfaatkan distributor dan agen beras untuk menaikkan harga beras. Dengan alasan biaya transportasi laut yang mahal, harga beras dinaikkan rata-rata Rp2 ribu per kilogram.

“Dari sekitar 2,4 juta penduduk Kepri, lebih dari separuhnya ada di Batam. Mereka rata-rata mengonsumsi beras sekitar 0,4 kilogram per jiwa per hari,” ungkapnya.

Saat ini, harga beras di pasaran minimal Rp12 ribu per kilogram. Operasi pasar yang dilakukan Pemko dan Bulog Batam tak mampu mengintervensi harga beras. Operasi pasar itu dilakukan sejak Rabu, 25 November di sejumlah titik. Ada 49.175 ton beras impor hasil tangkapan Bea Cukai yang disiapkan untuk operasi pasar.

“Beras yang dijual dalam operasi pasar harganya Rp8.400 per kilogram, kualitas berasnya juga bagus,” kata Kepala Bulog Batam, Pengadilan Lubis.