Kasus seragam satpol PP Kepri

Waldi Tersangka Kasus Seragam Satpol PP

TANJUNGPINANG¬†— Muhammad Waldi, Direktur CV Nayla Diaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Satpol PP Provinsi Kepri anggaran tahun 2014. Status tersangka ini menyusul mantan Kepala Kantor Satpol PP Kepri Usman Taufik yang juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan Polresta Tanjungpinang sebelumnya.

CV Nayla Diaya selaku pelaksana memenangkan proyek pengadaan seragam Satpol PP Kepri dengan nilai Rp2,99 miliar dari Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp3,147 miliar. Pengadaan seragam terdiri dari pakaian (baju dan celana), sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL), kopel riem, topi, kaus kaki, tali kor dan peluit, serta atribut. Indikasi korupsi tercium dengan adanya dugaan penggelembungan harga (mark up), jumlah seragam tidak sesuai kontrak, dan kualitas di bawah standar. dan manipulasi volume pekerjaan yang tidak sesuai.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Tipikor Kejari Tanjungpinang, Lukas Alexander Sinuraya membenarkan penetapan tersangka kepada Waldi tersebut. Pihaknya telah mengantongi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dari Penyidik Polres Tanjungpinang dalam kasus ini. “Kami sudah menerima SPDP untuk tersangka Muhammad Waldi,” ujarnya, kemarin.

Penyidikan kasus pengadaan seragam Satpol PP Kepri ini sempat tertunda karena proses Pilkada 9 Desember. Apalagi Usman Taufik yang sudah menjadi tersangka ikut mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lingga pada Pilkada tahun ini.

Sementara Kanit Tipikor Polres Tanjungpinang Iptu Ryan masih enggan dikonfirmasi terkait status tersangka Waldi. Ia beralasan sedang melakukan koordinasi saat terlihat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Kamis (10/12).

“Untuk koordinasi terkait korupsi PDH Linmas Satpol PP. Kasus ini sedang kami persiapkan,” ujarnya.

Penyidik Satreskrim Polresta Tanjungpinang sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Salah satunya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kepri, Naharudin, yang diperiksa pada 29 Oktober 2015. Bapeda sebagai perencana anggaran dianggap mengetahui anggaran perencanaan pengadaan seragam Satpol PP tersebut, sesuai draf perencanaan anggaran kegiatan yang dibuat masing-masing SKPD.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *